TANTANGAN APBN PEMERINTAH KEDEPAN

-Tantangan APBN yang dihadapi Pemerintah- Dalam proses pelaksanaan APBN, pemerintah memiliki banyak tantangan antara lain : 1. Mondatory Spending Merupakan pengeluaran wajib yang harus terpenuhi dan wajib untuk dianggarkan serta tersedia dana nya, karena menjalankan amanat undang undang. Mata anggaran yang masuk ke dalam Mondatory Spending telah diatur dalam undang undang. Modatory spending dianggap dapat mempengaruhi ketersediaan ruang fiscal yang seharusnya apat digunakan pada mata anggaran lainnya. Mondatory spending di Indonesia a. Kesehatan 5% APBN b. Pendidikan 6% APBN c....

Read more...

PENGUJIAN UUMD3 Oleh MAHKAMAH KONSTITUSI

-Keuangan Negara oleh DPR- Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 35/PUU-XI/2013 telah mengabulkan permohonan pengujian UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD(MD3) serta UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap UUD 1945.Permohonan Judicial review tersebut diajukan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yaitu YLBHI (Yayasan Lembaga Bntuan Hukum Indonesia), FITRA (Forum Indonesia Untuk Transparasi Anggaran), IBC...

Read more...

BI Rate / 7days Repo Rate

-BI Rate / 7days Repo Rate- BI Rate merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral yaitu Bank Indonesia dan diumumkan kepada public sebagai acuan untuk mempertahankan kestabilan ekonomi. BI Rate ditetapkan oleh BI setiap bulannya melalui rapat dewan gubernur dengan memperhatikan kondisi ekonomi dalam negeri dan luar negeri. Salah satu factor dari penetapan BI Rate adalah...

Read more...

UMKM

-Usaha Mikro Kecil dan Menengah- Usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap besaran Pendapatan Domestik Bruto mencapai 60,34% PDB. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)mencatat bahwa peran UKM dalam penyerapan tenaga kerja mencapai 97,22%.Industri Ekonomi Kreatif yang masuk kedalam UMKM juga memberikan kontribusi besar terhadap PDB tercatat sebesar...

Read more...

[Aplikasi Komputer] Ms. EXCEL

Membuat Grading Daftar Nilai Menggunakan Fungsi Persentase pada Ms. Excel 2007 Dalam pengolahan sebuah data kuatitatif dibutuhkan suatu ketelitian dengan tingkat tinggi serta kebutuhan waktu yang lebih cepat, dalam ulasan kali ini adalah bagaimana menetukan grading dari sebuah daftar nilai dengan mekanisme 10% teratas mendapatkan Grade A serta 10% terendah mendapat Grade D. Dalam menolah data sejenis ini memerlukan sebuah aplikasi yang sederhana...

Read more...

[TREASURY] Mahir Pajak

-BENDAHARA MAHIR PAJAK- Pajak mempunyai dua fungsi penerimaan negara (budgetair) dan fungsi pengatur bidang-bidang lainnya (regulerend). Agar dapat menjalankan kedua fungsi tersebut secara efektif, dalam hal-hal tertentu pajak perlu menyesuaikan peraturan-peraturan pelaksanaanya sehingga selaras dengan perubahan yang terjadi di bidang lain. Bendahara pemerintah yang mengelola dana yang bersumber dari APBN, APBD, atau APBDes wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas bendahara dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yaitu memotong/memungut, menyetor,...

Read more...

SISTEM HUKUM AMERIKA SERIKAT

SISTEM HUKUM AMERIKA SERIKAT Amerika serikat merupakan negara jajahan Inggris, namun mereka mengembangkan substansi sistem hukumnya sendiri tetapi mayoritas negara masih menganut common law. Hanya satu negara bagian saja yang menggunakan sistem civil law yaitu Lousiana karena pengaruh Perancis yang kuat pada negara itu. Menurut Lawrence M Friedman, sistem hukum Amerika pada masa kolonial terbentuk dari tiga unsur yaitu “remembered folk-law”,...

Read more...