TANTANGAN APBN PEMERINTAH KEDEPAN

-Tantangan APBN yang dihadapi Pemerintah-

Dalam proses pelaksanaan APBN, pemerintah memiliki banyak tantangan antara lain :

1. Mondatory Spending

Merupakan pengeluaran wajib yang harus terpenuhi dan wajib untuk dianggarkan serta tersedia dana nya, karena menjalankan amanat undang undang. Mata anggaran yang masuk ke dalam Mondatory Spending telah diatur dalam undang undang. Modatory spending dianggap dapat mempengaruhi ketersediaan ruang fiscal yang seharusnya apat digunakan pada mata anggaran lainnya.

Mondatory spending di Indonesia

a. Kesehatan 5% APBN

b. Pendidikan 6% APBN

c. DAU 26% PDN Netto

d. Dana Desa 10% Dana Transfer Ke Daerah  

2. Ruang Fiskal yang Terbatas

Keterbatasan ruang fiscal menjadi kendala APBN kedepan kebutuhan belanja negara yang semakin besar kurang diimbangi dengan ketersediaan penerimaan negara yang sat ini mayoritas ditopang oleh penerimaan perpajakan. Dengan adanya Mondatory Spending juga dapat mengurangi ruang fiscal yang tersedia. Sebagai contoh apabila penerimaan perpajakan melampaui target, bukan berarti surplus penerimaan terebut menjadi ruang fiscal baru yang dapat dimanfaatkan namun surplus tersebut dugunakan untuk memenuhi Mondatory Spending DAU yang memiliki proporsi 26% PDN Netto. Dapat disimpulkan bahwa jika ruang fiscal akan berkurang akibat adanya mandatory spending

3. Penyerapan Anggaran K/L masih rendah / dibawah 100%

Anggaran yang dialokasikan pada K/L dan satker dibawahnya mayoritas belum bisa dimanfaatkan secara maksimal akibat belum siap administrasi / infrastruktur. Sebagai contoh dana desa yang besarmya 10% dari dana transfer ke daerah belum bisa digunakan secara maksimal, dalam realitanya besaran dana desa yang hampir 1M / desa, dengan dana desa sebesar itu SDM yang berada di daerah pedalaman belum bisa meng handle pengelolaan uang tersebut dan menyebabkan terjadinya dana idle dan menjadikan anggaran perinbangan keuangan menjadi kurang efektif.